Pada Minggu, 18 Agustus 2024, para kiai NU berkumpul di kediaman Syaikhona Kholil di Bangkalan, Madura. Mereka menggelar Musyawarah Besar atau Mubes Alim Ulama NU. Salah satu agenda penting dalam perkumpulan tersebut adalah menyuarakan terlaksananya Musyawarah Luar Biasa atau MLB NU.
Menurut sumber Viva.co.id, beberapa kiai NU yang hadir di Mubes Alim Ulama NU tersebut, di antaranya, mantan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar dan mantan Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam. Pertemuan tersebut dipengarai telah menuai hasil kesepakatan yang disebut sebagai ‘Amanah Bangkalan’.
Belum jelas apa yang menjadi latarbekalang terjadi Mubes Alum Ulama tersebut, tetapi yang pasti mereka adalah para kiai yang tidak terhubung langsung dengan struktur PBNU saat ini, sehingga kegiatan mereka di Bangkalan tentu tidak mendapat restu dari PBNU, malahan tampak ingin membuat MLB NU sebagai tandingan dari kepengurusan PBNU saat ini.
Namun, menurut beberapa sumber, agenda perkumpulan ini merupakan salah satu bentuk kritik terhadap PBNU, di mana, menurut hasil keputusan dalam ‘Amanah Bangkalan ini, “Kini secara nyata telah dirusak dan direduksi makna dan tujuan jam’iyyah ini didirikan. PBNU dengan sadar dan penuh syahwat membawa NU pada kontestasi politik praktis dan perebutan kekuasan yang berdampak pada runtuhnya eksistensi dan marwah NU di tengah-tengah kehidupan sosial dan kemasyarakatan”.
Seperti telah banyak diketahui, sebelum terjadinya Mubes ini, NU memang sedang menjadi perbincangan hangat di banyak persoalan; misalnya ketegangan antara PBNU dan PKB, polemik nasab Ba’alawi, sampai perkara izin tambang. Tidak tahu pada bagian mana Mubes ini mempersoalan geliat PBNU, tetapi menurut mereka, PBNU sekarang telah keluar dari jalur yang semestinya, yakni sudah terlalu jauh berpolitik praktis, yang dianggap tidak sesuai dengan makna dan tujuan didirikannya NU.
Selain itu, Mubes Alum Ulama NU ini diadakan karena dipandang perlu dan mendesak untuk melakukan penyelamatan NU atas pelanggaran nyata terhadap konstitusi NU dan serangkaian aksi politisasi jam’iyyah NU oleh PBNU.
Soal lain mengapa Mubes ini terlaksana adalah karena masalah Muktamar di Lampung beberapa tahun yang lalu, PBNU hasil Muktamar Lampung disebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik politisasi institusi NU dan menjadikan NU sebagai alat politik merebut kekuasaan yang menabrak aturan organisasi dan Khittah 1926.
Lagi-lagi, belum jelas pula apa yang dimaksud dengan melakukan praktik politisasi NU di mana NU dijadikan sebagai alat politik untuk merebut kekuasaan.
Dalam menyikapi Mubes ini, Gus Yahya, selaku Ketua PBNU mengakatan, “NU ini organisasi resmi, Mas. Ini bukan orang nganggur di jalanan kaya nganggur di Bangkalan itu. Ini organisasi resmi terstruktur semuanya. Jadi, kami hanya menangani hal-hal yang resmi,” kata Gus Yahya di sela-sela pertemuan PBNU dengan PWNU dan PCNU se Jatim di kantor PCNU Surabaya, Senin, 19 Agustus 2024.
NU sendiri bukankah partai politik, tetapi organisasi keumatan yang mengayomi warga Nahdliyin dan segenap umat Islam. Sehingga bila terjadi masalah-masalah di internal organisasi, seharusnya para kiai dan pengurus NU bisa duduk bersama, bicara dari hati ke hati, bukan malah membuat perkumpulan tandingan yang akan memicu keretakan di tubuh organisasi, yang akan membuat umat merasa kebingungan.
Sumber. Viva
Islamadina.org – News
Editor: Rohmatul Izad
