Oleh: Muhammad Ridlwan
Kemenangan kotak kosong dalam Pilkada di Pangkalpinang dan Bangka merupakan manifestasi protes politik masyarakat terhadap dominasi oligarki, lemahnya representasi publik, dan kekecewaan terhadap kandidat tunggal. Fenomena ini tidak sekadar menunjukkan ketidakpuasan terhadap figur calon, tetapi juga memperlihatkan krisis legitimasi dalam sistem politik lokal yang cenderung melanggengkan praktik elitis.
Masyarakat yang memilih kotak kosong secara sadar menunjukkan resistensi terhadap kandidat tunggal yang dianggap sebagai hasil kompromi elit politik, bukan representasi kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, kotak kosong menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni politik yang sering kali menyingkirkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika hanya satu pasangan calon yang diajukan, ruang kompetisi demokratis tereduksi, membuat masyarakat merasa terpaksa memilih tanpa alternatif. Pilihan kotak kosong, oleh karenanya, menjadi satu-satunya cara untuk menyampaikan ketidaksetujuan secara kolektif.
Di sisi lain, kemenangan kotak kosong juga mencerminkan lemahnya akseptabilitas kandidat tunggal di mata publik. Ini bisa disebabkan oleh rekam jejak kandidat yang tidak memadai, citra yang buruk, atau dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi dan nepotisme. Masyarakat semakin kritis terhadap figur yang mereka pilih untuk memimpin, terlebih di era keterbukaan informasi yang memudahkan publik mengevaluasi calon berdasarkan fakta dan data. Jika calon yang diajukan tidak mampu memenuhi ekspektasi publik, apalagi jika ada persepsi bahwa pencalonannya merupakan hasil politik uang atau intervensi kelompok tertentu, maka penolakan melalui kotak kosong menjadi pilihan rasional.
Selain itu, kemenangan kotak kosong menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi rakyat dan keputusan partai politik. Dalam banyak kasus, partai politik lebih memprioritaskan konsolidasi kekuasaan dibandingkan mencari figur yang benar-benar diterima masyarakat. Ketika partai gagal menangkap suara akar rumput dan hanya berfokus pada kalkulasi politik pragmatis, mereka berisiko kehilangan dukungan, seperti yang terlihat dalam fenomena ini.
Secara struktural, fenomena kotak kosong juga mengungkap masalah mendasar dalam sistem demokrasi lokal. Regulasi yang memungkinkan keberadaan kandidat tunggal sering kali menjadi celah bagi praktik oligarki. Proses pencalonan cenderung dimonopoli oleh segelintir elit yang memiliki kekuasaan finansial dan jaringan politik, sehingga menghalangi munculnya calon alternatif yang lebih representatif. Ketika sistem ini tidak diimbangi dengan partisipasi politik yang luas dan inklusif, hasilnya adalah alienasi politik yang dirasakan masyarakat.
Kemenangan kotak kosong harus dibaca sebagai kritik keras terhadap sistem politik yang tidak memberikan ruang bagi kompetisi sehat. Hal ini mengirim pesan kuat bahwa masyarakat tidak lagi pasif terhadap praktik-praktik politik yang mengabaikan aspirasinya. Partai politik harus melihat fenomena ini sebagai alarm untuk segera berbenah, baik dalam proses rekrutmen kandidat maupun dalam mendengarkan suara konstituen. Jika tidak, fenomena serupa kemungkinan besar akan terus berulang, mencerminkan krisis kepercayaan yang lebih luas terhadap sistem demokrasi itu sendiri.
Muhammad Ridlwan. Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
