Islamadina.org – Papua selama puluhan tahun selalu ditempatkan dalam dua wajah yang saling bertolak belakang: tanah dengan kekayaan alam luar biasa, namun di saat yang sama menjadi wilayah yang terus bergulat dengan kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan konflik sosial. Nama bahkan telah menjadi simbol paling kuat tentang bagaimana Papua dipandang—sebuah daerah tambang raksasa yang menyimpan emas dunia, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan merata bagi masyarakat adat di sekitarnya.
Kini, setelah era dominasi tambang, pemerintah mulai menghadirkan narasi baru: food estate. Papua tidak lagi hanya dipandang sebagai “gunung emas”, tetapi juga diarahkan menjadi lumbung pangan nasional. Di sinilah wajah baru Papua mulai dibentuk—bukan lagi semata eksploitasi mineral, melainkan ekspansi pertanian berskala besar.
Program food estate di Papua membawa janji besar. Dengan hamparan lahan luas dan sumber daya alam yang melimpah, Papua dianggap memiliki potensi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, dan meningkatnya kebutuhan pangan, langkah ini terlihat strategis. Negara ingin memastikan bahwa Indonesia tidak bergantung pada impor berlebihan, sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur.
Namun sejarah mengajarkan bahwa setiap proyek besar di Papua selalu memiliki dua sisi: harapan dan kekhawatiran.
Freeport pernah datang dengan janji kemajuan. Jalan dibangun, investasi masuk, dan devisa negara meningkat. Tetapi di balik itu, muncul persoalan lingkungan, ketimpangan ekonomi, hingga rasa keterasingan masyarakat lokal di tanahnya sendiri. Karena itu, ketika food estate mulai masuk, masyarakat Papua tentu bertanya: apakah ini akan menjadi babak baru kesejahteraan, atau sekadar pengulangan pola lama dengan wajah berbeda?
Pertanyaan tersebut penting karena tanah bagi masyarakat Papua bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah identitas, ruang hidup, sekaligus warisan leluhur. Ketika proyek pertanian skala besar dibangun tanpa dialog yang adil, tanpa penghormatan terhadap hak ulayat, maka yang lahir bukan pembangunan, melainkan ketegangan sosial baru.
Di sisi lain, jika dikelola secara inklusif, food estate justru dapat menjadi momentum kebangkitan Papua. Pertanian modern bisa membuka lapangan kerja, memperkuat infrastruktur desa, meningkatkan kualitas pendidikan pertanian, dan menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama, bukan penonton.
Inilah titik pembeda yang menentukan masa depan Papua. Era baru Papua tidak boleh lagi dibangun dengan paradigma “mengambil dari Papua”, tetapi harus bergeser menjadi “bertumbuh bersama Papua”. Negara perlu memastikan bahwa masyarakat lokal memperoleh akses terhadap kepemilikan lahan, teknologi pertanian, pendidikan, hingga keuntungan ekonomi dari proyek tersebut.
Wajah baru Papua seharusnya bukan sekadar pergantian sektor dari tambang ke pangan. Wajah baru Papua adalah pembangunan yang lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih menghormati masyarakat adat. Jika Freeport adalah simbol ekstraksi sumber daya, maka food estate seharusnya menjadi simbol kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Papua tidak membutuhkan pembangunan yang hanya megah dalam angka statistik, tetapi pembangunan yang terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya: harga pangan yang stabil, sekolah yang layak, akses kesehatan yang baik, dan kesempatan ekonomi yang terbuka bagi anak-anak Papua sendiri.
Karena pada akhirnya, masa depan Papua bukan ditentukan oleh seberapa banyak hasil bumi yang keluar dari tanahnya, melainkan oleh seberapa besar rakyat Papua dapat hidup bermartabat di atas tanah mereka sendiri.
